Razia Tambang Ilegal: Langkah Tegas Pemerintah Baru
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di depan DPR/MPR pada peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025 langsung menyita perhatian publik. Salah satu poin paling tegas adalah perintah razia besar-besaran terhadap tambang ilegal yang selama ini merajalela di berbagai daerah Indonesia. Isu ini bukan baru, namun keberanian presiden untuk menyebut secara langsung “serakahnomics” dan menuding oknum pengusaha yang mengambil keuntungan tanpa memikirkan rakyat kecil menjadikannya sorotan utama.
Tambang ilegal di Indonesia bukan hanya merugikan negara dari sisi pemasukan, tapi juga menghancurkan lingkungan dan memicu konflik sosial. Menurut data resmi, lebih dari 2.500 titik tambang liar beroperasi di Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Dampaknya jelas terlihat: sungai tercemar, lahan produktif hilang, dan masyarakat adat terpaksa kehilangan ruang hidup. Razia besar ini diharapkan tidak berhenti sebatas pidato, tapi benar-benar menyentuh aktor besar yang selama ini sulit disentuh hukum.
Pemerintah menegaskan operasi terpadu akan melibatkan TNI, Polri, KPK, hingga aparat daerah. Tujuannya bukan hanya menyegel tambang, tapi juga mengusut jaringan mafia yang mendanai operasi ilegal. Banyak pihak menilai, keberhasilan razia ini akan menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintahan Prabowo dalam lima tahun ke depan.
Sawit Serakah dan Dosa Lingkungan
Selain tambang ilegal, sektor perkebunan kelapa sawit juga mendapat perhatian khusus. Prabowo menyinggung istilah “serakahnomics” sebagai kritik terhadap pengusaha besar yang memperluas lahan sawit secara ilegal, seringkali dengan cara merambah hutan lindung dan meminggirkan masyarakat lokal.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan sekitar 3,1 juta hektar lahan sawit di Indonesia tidak memiliki izin yang sah. Angka ini bukan sekadar statistik; ia mencerminkan betapa lemahnya pengawasan negara di sektor yang selama ini menjadi primadona ekspor. Ironisnya, perusahaan sawit kerap menyumbang devisa, namun di balik itu mereka menimbulkan bencana ekologis: deforestasi, kebakaran hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Dengan razia ini, pemerintah menargetkan dua hal sekaligus: menyelamatkan lingkungan sekaligus mengembalikan hak rakyat. Kebijakan redistribusi lahan yang diumumkan berbarengan dengan operasi ini diyakini dapat memberikan akses lebih adil bagi petani kecil. Tapi pertanyaannya, sejauh mana janji ini bisa dilaksanakan tanpa benturan dengan oligarki ekonomi yang sudah mengakar?
Respon Publik dan Kritik Oposisi
Langkah tegas Prabowo mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Aktivis lingkungan menyebut ini sebagai “momentum langka” yang bisa mengubah wajah tata kelola sumber daya alam Indonesia. Media sosial juga dipenuhi dukungan, terutama dari anak muda yang sudah lama geram dengan kerusakan hutan.
Namun, kritik tak bisa dihindari. Oposisi menilai operasi ini bisa jadi sekadar pencitraan politik. Mereka mengingatkan bahwa pemerintahan sebelumnya juga sering mengumbar janji serupa tapi gagal menindak aktor besar. Beberapa pengamat bahkan skeptis, menyebut razia ini hanya akan menyentuh “kelas teri” sementara para pemodal besar tetap kebal hukum.
Pemerintah merespons dengan janji transparansi. Semua temuan razia akan diumumkan secara terbuka, termasuk daftar perusahaan yang terlibat. Jika benar dilaksanakan, ini bisa menjadi gebrakan yang memperkuat kepercayaan publik pada institusi negara.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Operasi tambang ilegal dan sawit serakah tentu punya implikasi luas terhadap perekonomian. Jangka pendeknya, akan ada penurunan produksi batu bara dan CPO (Crude Palm Oil) dari lahan ilegal. Hal ini bisa memicu kenaikan harga di pasar internasional. Namun pemerintah optimistis, dengan pengelolaan sah dan berkelanjutan, kerugian jangka pendek akan tertutupi oleh keuntungan jangka panjang berupa kestabilan lingkungan dan keadilan sosial.
Bagi masyarakat lokal, terutama yang tinggal di wilayah terdampak, operasi ini memberi harapan baru. Banyak komunitas adat yang selama ini berjuang mempertahankan tanah ulayat mereka dari ekspansi perusahaan sawit. Razia ini bisa memperkuat posisi mereka sekaligus mengurangi konflik horizontal.
Di sisi lain, ada tantangan besar terkait tenaga kerja. Ribuan pekerja tambang dan kebun ilegal bisa kehilangan mata pencaharian. Pemerintah perlu menyiapkan solusi alternatif, seperti program padat karya atau pelatihan keterampilan baru, agar operasi ini tidak justru melahirkan masalah sosial baru.
Penegakan Hukum: Antara Harapan dan Tantangan
Kunci dari keberhasilan razia ini terletak pada penegakan hukum. Jika aparat bisa menembus “tembok kekuasaan” para pengusaha besar, publik akan melihat perubahan nyata. Namun jika yang ditindak hanya pekerja kecil dan penambang tradisional, kepercayaan rakyat akan runtuh.
Sejarah menunjukkan, penegakan hukum di sektor sumber daya alam kerap berakhir mandek di meja pengadilan. Mafia tambang dan sawit punya jaringan politik dan modal besar yang bisa melindungi mereka. Inilah tantangan terbesar pemerintahan baru.
Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga menjadi penting. KPK perlu diberi ruang besar untuk mengusut kasus korupsi terkait izin tambang dan sawit. Mahkamah Agung juga harus mempercepat proses peradilan agar kasus tidak berlarut-larut.
Kesimpulan: Harapan Baru atau Sekadar Janji?
Operasi razia tambang ilegal dan sawit serakah yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto adalah gebrakan besar yang berpotensi mengubah arah kebijakan lingkungan dan ekonomi Indonesia. Publik menyambut dengan antusias, tapi tantangan di lapangan akan menentukan apakah ini sekadar janji politik atau benar-benar jalan menuju perubahan.
Harapan terbesar rakyat sederhana: hutan lestari, lahan adil, dan aparat yang tidak pandang bulu. Jika itu bisa diwujudkan, maka razia ini bukan hanya operasi hukum, melainkan tonggak sejarah baru dalam tata kelola sumber daya Indonesia.
